RADAR SUMBAR –Pangkalan 16 juni 2020 tepatnya hari selasa jam 9,30 diruangan kantor wali nagari , mempertanyakan atas pemberitaan media lokal (onlline) ini ,Wali spontan menjawab ketika di datangi media radar sumbar ,Saya cuma memberi IUP ,Bukan memberi izin ,izin itu bapak kan tahu ,tugasnya Orang Propinsi ,jawab bapak wali I ,kepada wartawan radar ,kami pertanyakan lagi ,apakah tambang itu sudah Opresional ,belum jawab bapak wali,kalaupun ada geliense yang jalan, itu sudah ada sebelum saya jadi wali intinya saya bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku di sumatra Barat ini ,
Menurut Ketua PKP Provinsu Riau David Dailami didampingi seken PKP Ir Muhklis DT Majo mengatakan MELALUI MEDIA POTRET DAERAH, keresahan masyarakat Nagari pangkalan terhadap dampak lingkungan akibat keberadaan tambang dinagari pangkalan sehingga memicu bencana Banjir serta tanah Longsor.tidak seharusnya di bebanni kepada pe minpin nagari seharusnya PKP melontarkan protes kepada pemerintahan Propinsi kalau memang , tambang tanbang yang ada di nagari pangkalan tidak bermampaat untuk kepentingan Nagari ,Pangkalan .
Dikatakan lagi ,wali menjelaskan saya senang ada nya persatuan keluarga pangkalan ini yang ada di propinsi Riau dan Sumbar , lebih memperhatikan Nagari asal mereka ,mengkritik dari luar ,itu membuktikan semua itu untuk kepentingan nagari pangkalan bukan untuk memecah belah anak nagari,ujar wali.
Saya berharap seluruh anak nagari yang ada di perantauan ,mari kita bangun nagari dengan ilmu,ilmu yang kita punya,demi kesejahteraan Anak Nagari pangkalan bukan dengan menyampaikan pemberitaan yang tidak AKTUAL ,apa lagi sekarang ini kita dihadang masa masa covit 19, yang membahayakan masyarakat banyak,belum perubahan perubahan aturan di Nagari, banyak hal lain yang seharus n ya kita bisa lakukan ,untuk ber buat baik Untuk Nagari sehinga masyarakat pangkalan bisa sejajar dengan nagari yang lain lebih baik secara ekonominya,,(red)
