RADAR NEWS – Polemik terkait subsidi iuran komite bagi pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sederajat di Kota Bukittinggi, masih berlanjut. Pasalnya, pihak Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi sudah menganggarkan bantuan keuangan khusus, untuk membantu pelajar agar tidak lagi membayar uang komite.Namun, beberapa hari terakhir, muncul edaran dari komite salah satu SMA Negeri di Bukittinggi, agar para walimurid membayarkan segera iuran komite. Dalam surat itu juga dituliskan, jika tidak membayar uang komite, pelajar bersangkutan tidak dapat mengikuti ujian.Walikota Bukittinggi, Erman Safar, kembali menegaskan, agar pengurus komite, bisa menyurati provinsi, untuk membantu operasional sekolah. Bukan dengan memberatkan siswa dengan iuran komite.“Menyikapi statemen beberapa pengurus komite terkait iuran komite, akan digunakan untuk pembiayaan guru honor, membantu sebagian operasional sekolah, bahkan ada untuk perbaikan fisik bangunan sekolah. Jadi, baiknya komite ketika ada keinginan untuk meningkatkan kualitas sekolah, dapat ajukan proposal ke provinsi,” pungkas Erman Safar, kamis (17/3/2022).Erman Safar juga menambahkan, Pemprov Sumbar punya anggaran Rp 6 Triliyun lebih untuk tahun 2022 ini. Alangkah lebih baiknya, Pemprov lebih perhatikan masalah pendidikan ini.“Saya pikir, komposisi untuk prioritas penggunaan anggaran, arah kebijakan dari kepala daerah dan negara ini jelas, bahwa memenuhi kebutuhan dasar itu paling penting, apalagi pendidikan,” imbuhnya.Lanjut Erman, Pendidikan yang dimaksud seluruh elemen yang ada didalamnya, guru, fasilitas sekolah, buku dan siswa. Karena salah satu tujuan negara kita ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.“Ini mesti kita prioritaskan, salah satu upaya tentu dengan dukungan anggaran. Kapan lagi kita maju, kalau perhatian untuk elemen pendidikan belum dimaksimalkan,” terangnya.Untuk itu, pihaknya meminta Pemerintah Provinsi Sumbar, untuk lebih memperhatikan kesejahteraan guru honor SMA dan seluruh elemen pendidikan lainnya. Jangan sampai siswa yang harus menanggung biaya untuk operasional sekolah.“Dimana peran pemerintah. APBD Provinsi Rp6 Triliyun lebih. Kenapa tidak bisa tingkatkan kesejahteraan guru honor, kenapa harus tetap dibebankan kepada siswa dengan instrumen iuran komite. Bukittinggi saja dengan APBD kecil bisa, kenapa Pemprov dengan anggaran besar tidak?,” pungkasnya.(***)
