RADAR NEWS – PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, berencana untuk menyerahkan pengelolaan sampah melalui sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Penjabat Wali Kota Pekanbaru Muflihun S.STP M.AP mengatakan, saat ini wacana pengalihan itu masih dalam tahap kajian. “Tapi ini masih kajian ya, belum final dan ini masih dalam tahap rencana,” ujarnya, Rabu (7/9). Menurut Muflihun, pengelolaan sampah dengan sistem BLUD dapat mengurangi pengeluaran daerah yang mana setiap tahunnya pemerintah kota menghabiskan anggaran sebesar Rp80 miliar untuk jasa angkutan sampah. Untuk pengangkutan sampah sendiri diserahkan ke dua perusahaan swasta di antaranya PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan PT Samhana Indah (SHI). Disebutkannya, biaya puluhan miliar yang dihabiskan tersebut tak sebanding dengan retribusi persampahan yang hanya berkisar Rp4 miliar. “Karena itu kita kaji bagaimana ini diserahkan kepada pihak ketiga, mereka memungut melalui BLUD dan mereka yang menyiapkan sarana dan prasarana. Artinya, kita bebas APBD. Tapi ya ini saya katakan sekali lagi, ini masih dalam kajian ya,” ucapnya. Dengan adanya pengalihan, lanjut Muflihun, anggaran Rp80 miliar tersebut bisa digunakan untuk membangun sekolah SMP, atau fasilitas pendidikan lain, kesehatan dan juga UMKM masyarakat. “Tapi ini masih kajian ya. Mudah-mudahan kalau sesuai dengan konsep awal itu Desember kita tuntaskan. Kita coba tahun depan tak pakai (pihak ketiga), atau minimal di APBD-Perubahan tahun depan,” paparnya. Lebih jauh disampaikan Muflihun, sejauh ini ia kerap mendapat kritikan soal sampah akibat tak maksimalnya kinerja rekanan dalam melakukan pengangkutan sampah. Untuk itu bakal dilakukan kembali pemanggilan terhadap rekanan. “Kita minta ketika mereka tak sanggup, ya silahkan mundur, ngapain terus kita memaksakan, sementara kita sudah capek bekerja tapi tak disuport pihak ketiga. Padahal kontrak pihak ketiga itukan kontrak untuk Pekanbaru bersih,” tutupnya. (00083)
